Pengeluaran Negara

PENGELUARAN NEGARA

A.    Pengertian Pengeluaran Negara

Pengeluaran negara diartikan sabagai pengeluaran pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, tergantung pada macam dan sifat dari pengeluaran pemerintah tersebut. Pengeluaran negara merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

B.     Klasifikasi Pengeluaran Negara

Pengeluaran negara sangat bervariasi, namun secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam:

1)      Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa mendatang.

2)      Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

3)      Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap pengeluaran masa mendatang.

4)      Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyebarkan daya beli yang lebih luas.

Pengeluaran negara juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, antara lain:

1)      Pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating (yang mampu memberikan keuntungan), yakni pengeluaran negara yang berupa pemberian jasa kepada masyarakat, sehingga nantinya akan mendapat pembayaran kembali dari masyarakat dari barang atau jasa yang diberikan BUMN kepada masyarakat. Ini berarti dengan adanya BUMN, maka negara harus mengeluarkan biaya tetapi nantinya akan mendapat hasil juga.

2)      Pengeluaran negara yang bersifat reproduktif, yaitu pengeluaran negara yang berakibat masyarakat dapat melakukan usaha dan meningkatkan penghasilannya. Dilain pihak pemerintah akan menerima pendapatan juga misalnya dari retribusi dan pajak dari masyarakat.

3)      Pengeluaran uang negara tidak produktif, misalnya pengeluaran untuk membuat monumen yang tidak menghasilkan pemasukan kembali. Pengeluaran untuk membiayai peperangan atau menumpas pemberontakan, dan lain-lain.

4)      Pengeluaran untuk penghematan masa mendatang, misalnya untuk penyantunan anak yatim, kalau dimulai sejak dini biayanya lebih ringan daripada kalau terlambat.

Salah satu wujud dari pengeluaran negara adalah pemberian subsidi. Pemberian subsidi diberikan ke dalam dua hal, yaitu: subsidi yang berupa uang dan subsidi yang berupa barang dengan harga yang lebih rendah, di mana konsumen dapat membeli barang-barang tertentu dengan harga yang lebih rendah daripada harga biasanya. Misalnya pegawai negeri mendapat jatah beras dengan harga lebih rendah dengan pemotongan gaji.

C.    Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro.

1.    Teori Makro

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi, antara lain:

a)      Model Pembangunan Tentang Pengeluaran Pembangunan

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas ya g lebih baik. Disamping itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit (complicated).

Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana kepengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

b)      Hukum Wagner

Berdasarkan pengamatan empiris dari Negara-negara maju seperti USA, German, Jepang), Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat.

Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Tetapi Wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarkat lainnya.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

P_k PP₁               P_kPP₂              …….                P_kPP_n          

PPK₁                 PPK₂                                           PPK_n

Dimana: PkPP adalah Pengeluaran Pemerintah Perkapita

               PPK adalah Pendapatan Perkapita (GDP/jumlah penduduk)

               1, 2, …. n adalah jangka waktu (tahun)

c)      Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman mendasarkan teorinya pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak.

Teori Peacock dan Wiseman dapat dijelaskan sebagai berikut:

·         Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semankin meningkat.

·         Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat, dan pemerintah menaikkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dan swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (displacement effect) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

·         Naik-turunnya pengeluaran pemerintah yang disebabkan oleh gangguan sosial seperti perang ataupun gangguan sosial lainnya seperti efek inspeksi (inspection effect) yang timbul karena masyarakat sadar akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah setelah selesainya gangguan sosial tersebut.

2.    Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan  sebagai berikut:

a.       Penentuan Permintaan

U_{i =} f (G, X)

Dimana: G adalah vektor dari barang public

               X adalah individu ; i = 1, ….., m

               U adalah fungsi utilitas

Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa factor di bawah ini:

Ø  Perubahan permintaan akan barang publik.

Ø  Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

Ø  Perubahan kualitas barang publik.

Ø   Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.

b.      Penentuan Tingkat Output

Barang dan jasa publik disediakan oleh pemerintah ditentukan oleh politisi yang memilih jumlah barang/jasa yang dihasilkan. Disamping itu, para politisi juga menentukan jumlah jumlah pajak yang akan dikenakan kepada masyarakat untuk membiayai barang/jasa publik tersebut dalam menentukan jumlah barang dan jasa yang akan disediakan. Fungsi utilitas para politisi adalah sebagai berikut:

U^p = g (X, G, S)

Dimana: U^p adalah fungsi utilitas

              S adalah keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau      perangkat/kedudukan.

              G adalah vektor barang public

              X adalah vektor barang swasta   

sumber :

Basri, Zainul Yuswar & Mulyadi Subri. 2005. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.